Wakil Wali Kota Bima Bersama BPK RI Bahas Pemeriksaan LKPD dan Pengelolaan Aset Daerah

Foto bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, Inspektur, Asisten I dan Tim BPK RI Perwakilan NTB

Kota Bima, Zona Rakyat.-Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, didampingi Inspektur Kota Bima dan Asisten I Setda, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, di ruang kerjanya, Jumat (11/4/2025).

Kunjungan tersebut guna membahas sejumlah agenda penting, terutama terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima dan diskusi isu strategis dalam pengelolaan anggaran.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim BPK RI, dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Feri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, dengan menyediakan data dan dokumen yang diperlukan secara terbuka.

“Kami harap Ketua dan tim BPK RI merasa nyaman selama berada di Kota Bima. Kami akan selalu proaktif memberikan informasi dan bersikap kooperatif untuk kelancaran proses pemeriksaan," ungkapnya.

Melalui momen ini, Wakil Wali Kota juga berkomitmen menata kembali pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Tim BPK RI juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait administrasi keuangan daerah. Selain itu juga menjelaskan beberapa hal teknis terkait proses audit yang sedang berjalan. Fokus utama dalam pemeriksaan kali ini adalah pada aspek administrasi dan verifikasi aset daerah, terutama kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Bima.

Dalam waktu dekat, Tim BPK RI direncanakan akan melakukan peninjauan lapangan guna memverifikasi kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik kendaraan yang tercatat sebagai aset daerah.

Pemerintah Kota Bima menegaskan kesiapan dan keseriusannya dalam menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan, sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. (ZR)