Penjabat Wali Kota Bima Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri

Pj Walikota Bima Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri RI

Kota Bima, Zona Rakyat.-Penjabat Wali Kota Bima Mukhtar Landa mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri RI melalui Video Conference (vicon). Rakor tersebut membahas terkait upaya Pemerintah dalam memastikan kestabilan harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, Senin (7/10/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima tersebut, diiukti juga oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala BPS Kota Bima, Sekretaris Dinas Perhubungan, Inspektur Inspektorat, Kabag Ekonomi serta Kepala OPD.

Plt Sekjen Mendagri, Tomsil Tohir dalam rapat pengengendalian Inflasi Daerah tersebut menyampaikan bahwa Laju inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 1,84%, angka tersebut masih relatif terkendali.

Deputi  bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini menyampaikan bahwa  tingkat deflasi komponen harga bergejolak pada September 2024 adalah deflasi terdalam dibandingkan bulan September 2020-2023 dengan tingkat Deflasi sebesar 2,81%.

Adapun Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di Indonesia tersebut di dominasi oleh Bawang Merah s.d M1 Oktober 2024 naik sebesar 5,50% dibanding September 2024, Telur ayam ras naik sebesar 0,53% dibanding September, namun Cabai Rawit  turun sebesar 3,24%.

Jika dilihat sepanjang 2024, komponen harga bergejolak awalnya inflasi pada awal tahun, tertinggi pada Maret dan terus menurun sampai dengan Juni 2024, kemudian deflasi pada Juli dan semakin dalam sampai September 2024, pola yang sama terjadi pada bahan makanan. Pada September 2024 deflasi sebesar 1,93%. Sedangkan komponen energi pada September 2024 juga mengalami deflasi sebesar 0,30%  dipicu penurunan harga BBM non subsidi.

Puji Ismartini juga menyampaikan, secara nasional sejumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH pada M1 Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH. Namun jumlah Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH naik dari minggu sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Sekjen Mendagri menekankan pentingnya fokus pada langkah-langkah konkret untuk menurunkan harga bahan pokok yang naik.

“Kami himbau kepada kota dan kabupaten yang mencatatkan kenaikan IPH yang tinggi diharapkan melakukan introspeksi dan evaluasi untuk menekan kenaikan harga. Pemerintah pusat ingin agar pada minggu berikutnya, wilayah-wilayah ini tidak lagi tercatat dengan kenaikan IPH yang signifikan,” harapnya.

Dengan rakor ini, pemerintah pusat berharap harga barang dan jasa di seluruh Indonesia tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. (ZR)