Cepak, Wakil Gubernur Buka Temuan Nasional Kader PKK

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Mataram, Zona Rakyat - Pernikahan anak merupakan salah satu dari masalah sosial yang kita hadapi di NTB. Selain itu ada juga masalah stunting, kematian ibu dan bayi, persoalan buruh migran dan permasalahan penyalahgunaan Narkoba.

"Semua persoalan itu terjadi akibat dari kurangnya edukasi kepada masyarakat kita," ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka Temuan Nasional Kader PKK, Cegah Perkawinan Anak (Cepak), yang dihadiri ketua PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, di Hotel Aston Inn Mataram, Senin 22 November 2021.

Persoalan Perkawinan Anak ini begitu kompleks, oleh karena itu edukasinya harus dimulai dari bangku sekolah dan tingkat masyarakat melalui Posyandu, yang saat ini telah bertransformasi menjadi Posyandu Keluarga, dengan layanan Posyandu Keluarga KIA, Posyandu Keluarga Remaja dan Posyandu Keluarga Lansia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan pernikahan anak ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Harus kita duduk bersama untuk berkolaborasi dan bersinergi, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, agar tidak ada lagi yang mensupot anak-anak mereka untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Alhamdulillah saat ini sudah 7.000 lebih Posyandu Keluarga di NTB, dengan kader-kader terlatih dan tersertifikasi yang akan terus konsisten dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang bahayanya pernikahan anak.

Persoalan data juga terus kita benahi, agar kita lebih mudah melakukan pemetaan dan terjun langsung   di tempat-tempat yang persoalan sosialnya masih tinggi. 

Dukungan regulasi juga menjadi hal yang sangat kita butuhkan. Alhamdulillah di NTB kita sudah ada Perda yang mengatur tentang pernikahan anak, yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

Dukungan dari pemerintah, mulai dari pusat hingga tingkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat kita butuhkan juga, sebagai upaya bersama mencegah pernikahan anak di NTB.

"Semoga PKK bisa terus memberikan kontribusi yang sebaik-baik untuk mendukung program kerja pemerintah," tutupnya.(ZR-04).