Ketua DPRD dan Komisi III DPRD Kota Bima Kunjungi Komisi V DPR RI
 |
| Foto bersama Rombongan DPRD Kota Bima dan Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi. |
Jakarta, Zona Rakyat.-Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., bersama Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bima, Syukri melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Kunjungan ini juga diikuti oleh Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., Kepala KSOP Bima, M. Junaidi J., S.E., M.M., Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan DPRD Kota Bima bersama Kepala Dinas Perkim diterima di Ruang Rapat Komisi II DPR RI oleh Bapak H. Mori Hanafi, S.E.,M. Com yang juga legislator Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I.
Pada kesempatan tersebut, Syamsurih memperkenalkan seluruh anggota Komisi III DPRD Kota Bima, kemudian menyampaikan kebanggaannya bahwa dapat diterima langsung dalam ruang rapat Komisi di DPR RI oleh Mori Hanafi.
Dalam moment itu Syamsurih menyampaikan aspirasi yang dibawa saat kunjungan, banyak berkenaan dengan penanganan banjir di Kota Bima.
Beberapa alternatif disampaikan, baik penanganan di hulu sungai maupun di hilir. Pembangunan bendungan/dam/embung untuk menampung air dari hulu agar tidak semua terbuang langsung ke Sungai.
Selain itu, saluran drainase primer diharapkan mampu didorong oleh Mori Hanafi untuk dibahas pada Komisi V DPR RI.
“Kota Bima tidak mungkin dapat mengintervensi itu semua melalui APBD yang sangat terbatas,” ujar Syamsurih.
Disamping itu, ada beberapa aspirasi lainnya yang dikemukakan yaitu, pemindahan Pelabuhan Bima, proses pengalihan aset dari Kabupaten Bima ke Kota Bima, pengelolaan PDAM di Kota Bima, dan swasembada pangan.
Menurut Syamsurih bahwa Pemindahan pelabuhan ini dipandang perlu karena pelabuhan yang sekarang itu dilewati oleh dua aliran sungai yang sangat besar sehingga terjadi pendangkalan.
“Itulah alasan rasionalnya sehingga perlu diupayakan pemindahan dermaga,” ujarnya.
Sementara Mori Hanafi membenarkan bahwa permasalahan krusial di Kota Bima adalah banjir. Selain karena banjir kiriman dari Kabupaten Bima, kerusakan hutan di Kota Bima juga menjadi faktor yang memperparah.
"Permasalahan ini harus diatasi dari akarnya," imbuhnya.
Ia menyadari hal ini bukanlah hal yang hanya terfokus kepada perbaikan infrastruktur saja.
Mori berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada pimpinan Komisi V DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama mitra, yakni Kementerian PU, melalui rapat yang akan datang.
Sementara Kepala Dinas Perkim Kota Bima, A. Faruk, S. Par, M. Si menyampaikan bahwa audensi dengan anggota komisi V DPR RI Mori Hanafi, bersama Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres, Kepala KSOP, seluruh anggota Komisi III dan Kadis PUPR berjalan lancar.
Menurut Faruk, audience itu sekaligus presentasi proposal terkait rencana Pembangunan Pelabuhan Bima, pemindahan Terminal dan Kepastian kelanjutan anggaran pembebasan lahan di beberapa sempadan sungai dan drainase dalam rangka mendukung program normalisasi sungai dan drainase Kota Bima. (ZR)
Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan DPRD Kota Bima bersama Kepala Dinas Perkim diterima di Ruang Rapat Komisi II DPR RI oleh Bapak H. Mori Hanafi, S.E.,M. Com yang juga legislator Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I.
Pada kesempatan tersebut, Syamsurih memperkenalkan seluruh anggota Komisi III DPRD Kota Bima, kemudian menyampaikan kebanggaannya bahwa dapat diterima langsung dalam ruang rapat Komisi di DPR RI oleh Mori Hanafi.
Dalam moment itu Syamsurih menyampaikan aspirasi yang dibawa saat kunjungan, banyak berkenaan dengan penanganan banjir di Kota Bima.
Beberapa alternatif disampaikan, baik penanganan di hulu sungai maupun di hilir. Pembangunan bendungan/dam/embung untuk menampung air dari hulu agar tidak semua terbuang langsung ke Sungai.
Selain itu, saluran drainase primer diharapkan mampu didorong oleh Mori Hanafi untuk dibahas pada Komisi V DPR RI.
“Kota Bima tidak mungkin dapat mengintervensi itu semua melalui APBD yang sangat terbatas,” ujar Syamsurih.
Disamping itu, ada beberapa aspirasi lainnya yang dikemukakan yaitu, pemindahan Pelabuhan Bima, proses pengalihan aset dari Kabupaten Bima ke Kota Bima, pengelolaan PDAM di Kota Bima, dan swasembada pangan.
Menurut Syamsurih bahwa Pemindahan pelabuhan ini dipandang perlu karena pelabuhan yang sekarang itu dilewati oleh dua aliran sungai yang sangat besar sehingga terjadi pendangkalan.
“Itulah alasan rasionalnya sehingga perlu diupayakan pemindahan dermaga,” ujarnya.
Sementara Mori Hanafi membenarkan bahwa permasalahan krusial di Kota Bima adalah banjir. Selain karena banjir kiriman dari Kabupaten Bima, kerusakan hutan di Kota Bima juga menjadi faktor yang memperparah.
"Permasalahan ini harus diatasi dari akarnya," imbuhnya.
Ia menyadari hal ini bukanlah hal yang hanya terfokus kepada perbaikan infrastruktur saja.
Mori berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada pimpinan Komisi V DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama mitra, yakni Kementerian PU, melalui rapat yang akan datang.
Sementara Kepala Dinas Perkim Kota Bima, A. Faruk, S. Par, M. Si menyampaikan bahwa audensi dengan anggota komisi V DPR RI Mori Hanafi, bersama Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres, Kepala KSOP, seluruh anggota Komisi III dan Kadis PUPR berjalan lancar.
Menurut Faruk, audience itu sekaligus presentasi proposal terkait rencana Pembangunan Pelabuhan Bima, pemindahan Terminal dan Kepastian kelanjutan anggaran pembebasan lahan di beberapa sempadan sungai dan drainase dalam rangka mendukung program normalisasi sungai dan drainase Kota Bima. (ZR)
About ZONARAKYAT
.jpg)
Tidak ada komentar
Posting Komentar