Rakor Inflasi, Ini Amanat Mendagri Tito Bagi Penjabat Kepala Daerah

Asisten II Setda Kota Bima, Drs Adisan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah

Kota Bima, Zona Rakyat.-Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 2 Setda Kota Bima, Drs Adisan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di ruang rapat Wali Kota Bima, Senin (24/6/2024). Hadir pula dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperindag, Dinas kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui daring tersebut diikuti oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Indonesia serta dihadiri Menteri Kesehatan. Rakor itu membahas 2 agenda penting yakni pertama lonjakan kasus Polio pada anak di 7 provinsi, dan kedua evaluasi perkembangan inflasi daerah.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan, perkembangan inflasi mengenai harga pangan nasional hingga pada Mei 2024 terpantau sangat baik yakni sebesar 2.84 persen. Daerah penyumbang angka inflasi terrendah salah satunya provinsi Nusa Tenggara Barat.

Status harga pangan strategis update 21 Juni 2024, pantauan harga beras premium, beras medium, gula pasir, daging sapi dan minyak goreng curah terpantau dalam status stabil. Sementara harga bawang merah, bawang putih, jagung, telur ayam dan cabai terpantau dalam status waspada.

"Dengan demikian, diperlukan langkah strategis pemerintah daerah dalam menaggulanginya. Lebih khusus bagi provinsi, kabupaten dan kota yang angka inflasinya tinggi," ujar Tito sapaan Menteri Dalam Negeri.

Tito berharap kepada pemerintah daerah untuk memikirkan langkah strategis mengenai lonjakan kasus polio pada anak. Penyakit ini menyebabkan cacat permanen pada anak. Di Indonesia sendiri telah terjadi di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua yang disebabkan karena imunisasi yang rendah pada tahun 2021.

"Laporan Menteri Kesehatan sudah ada 11 kasus polio di 7 Provinsi, ini harus dicegah, agar tidak menyebar kemana-mana seperti lonjakan kasus covid yang pernah melanda Indonesia," pintanya.

Tito menambahkan, dengan adanya lonjakan kasus polio pada anak ini diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera membentuk tim kerja.

"Gunakan dana reguler dinas kesehatan, bila perlu dana BTT juga bisa dipakai sepanjang ada instruksi pemerintah pusat untuk menangani hal yang sifatnya darurat," tegasnya.

"Bagi 273 penjabat kepala daerah, ini salah satu indikator kinerja kaitan vaksin polio di daerah masing-masing untuk ditindaklanjuti," tambahnya.(ZR.03)