Figur Calon Kepala Daerah

Penulis : Munir Husen

(Dosen STIH Muhammadiyah Bima)

Menjelang pemilihan kepala daerah, muncul wacana dan diskusi di berbagai tempat seperti di Uma Lengge, Baruga (rumah khas Bima), Sarangge (tempat duduk dari dari bambu), terkait dengan figur pemimpin, menjadi isu headline tentang figur pemimpin. Mencari sosok pemimpin itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sulit untuk diterka siapa sebenarnya figur yang cocok untuk memimpin rakyat ini. 

Pemilihan kepala daerah adalah ajang penentuan kepada siapa publik menentukan pilihannya. Namun proses merebut simpati publik bukan suatu hal yang mudah, penuh tantangan dan sangat berat, memang dalam kancah politik tidak ada kata menyerah sebelum perang. Calon kepala daerah harus memiliki jargon dan blue print tersendiri untuk meyakinkan rakyat agar bisa memberikan hak suaranya pada saat pemilihan. Secara umum calon kepala daerah selalu menyampaikan jargon perubahan pada saat pemilihan, jargon ini cukup efektif untuk meyakinkan masyarakat selaku pemilik kedaulatan. 

Kedaulatan rakyat adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan kepala daerah adalah wahana untuk mencari figur pemimpin yang menjadi representasi rakyat, karena pemimpin yang dipilih oleh rakyat memiliki legitimasi yang sangat kuat dari apek hukum ketatanegaraan dan peraturan perundangan-undangan.

Lahirnya sosok pemimpin yang diharapkan oleh rakyat adalah pemimpin yang bisa melindungi, mengayomi, mengurus kepentingan rakyat serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa terwujud manakala konstituen memilih figur politisi moralis. Politisi moralis adalah politisi yang senantiasa memilih prinsip-prinsip kecerdikan berpolitik sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip moral.

Kent mengatakan one who so chooses political principles that they are consistent with those of morality. Politisi moralis melihat politik sebagai persoalan etis. Jadi seorang politisi moralis tetap harus cerdik dalam melihat peluang politik, namun dia harus punya intensi moral. (https://aceh.tribunnews.com/2013/04/30/politisi-moralis. Politisi moralis “pemintal kata-kata yang tak mudah kehilangan inspirsi dan selalu membicarakan kebenaran dan masa depan, demikian dari Plato”.  (https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/11151441/bicara-baik-di-tahun-politik?page=al. Diakses tanggal 20 November 2019). Sedangkan Moral adalah merupakan tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang (Dr. Ridwan M. Said 2017:20). Namun sebaliknya, bahwa membicarakan moralitas dalam politik bukanlah sesuatu yang tepat, karena watak dari politik haruslah pandai bermain, mungkin juga pandai berdusta, pandai tipu-menipu, dan pandai berbohong, karena itu mencari politisi moralis dalam balantika nasional menjadi amat sulit. (Dr.Syarifuddin Jurdi, 2005. Hal 132), bahkan Franz Magis Suseno menyatakan, mencari sosok pemimpin betul-betul ideal, mampu berlaku adil dan bersikap amanah ibarat mencari perawan di tempat pelacuran.  (FranzMagis Suseno,1992 :113). Betapa sulitnya mencari sosok pemimpin. Untuk itu, perlu kita sadari bahwa memilih pemimpin itu harus betul-betul bisa mewakili kebutuhan rakyat secara universal.   Sehingga pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang bebas dari segala macam penyelewengan, kedustaan dan lain-lain.

Pemimpin itu merupakan simbol dari sebuah organisasi, apakah itu ormas, orpol atau organisasi negara sebagai pemegang kekuasaan. Ada lima ciri kekuasaan yaitu : pertama, kekuasaan yang berwatak mengabdi kepada kepentingan umum; kedua, kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah; ketiga, kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik; keempat, kekuasaan yang kosong dari kepentingan subyektif; dan kelima, kekuasaan yang mengasihi. (Satjipto Rahardjo, 2003:75). 

Dalam islam, pemimpin bukanlah tukang perintah. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menghadirkan ikatan rasa bahwa ia guru yang mengajarkan banyak hal. Ia sosok dengan pengalaman rohani yang dalam dan bisa menularkannya ke orang-orang disekitarnya. Ia orang yang arif dalam menentukan arah kebijakannya yang harus ditempuh karena dia visioner. (Majalah Saksi N017 TahunVI). Disamping itu, seharusnya pemimpin itu mau dan mampu menyelesaikan masalah,bukan hanya pintar mengajar dan mengoreksi seperti pengajar disekolah. (K.H. Hasan Abdullah Sahal 2016:52) itulah makna pemimpin yang sebanarnya. Saat ini, banyak putra-putri di daerah yang siap menjadi pemimpin bersaing merebut kekuasaan secara konstitusional, dengan jalur partai politik dan jalur independen (Perseorangan), semoga rakyat bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, jangan lagi ada rakyat yang memilih pemimpin dengan cara menerima pembagian koin-koin politik agar bisa memenangkan pasangan calon tertentu. Hal ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agama. Pilihlah pemimpin dengan mata hati, jelas figurnya punya kemampuan lidership, wawasannya luas, punya visi dan misi untuk memajukan daerah, tidak diragukan baik dari aspek agama maupun pembangunan.

Memilih pemimpin  tidak bisa menggunakan indikator media sosial feesbook, instagram,WA atau sejenisnya seperti kontestan penyanyi dangdut, cukup dengan mengirim SMS suara terbanyak itulah sebagai pemenang, media sosial hanya untuk mengetahui salah satu indikator berapa jumlah yang mendukung calon tertentu, tidak mutlak. Terbukti juga bahwa incumbent bisa kalah dalam kontestasi pemilukada, ini menandakan bahwa media sosial bukan penentu. Sehingga para calon kepala daerah baik incumbent atau penantang jangan terlena dengan media sosial, jangan tertipu dengan poling, tetapi lebih penting dari itu adalah sejauh mana calon kepala daerah bisa merebut hati masyarakat, bagaimana penyambutan masyarakat terhadap calon, bagaimana blue print calon disampaikan kepada masyarakat. Semuanya akan terlihat bagaimana arah dukungan masyarakat terhadap calon.

Kalau media sosial yang menjadi standar, maka calon kepala daerah telah menggunakan indikator yang tidak berkualitas sehingga sangat diragukan hasilnya.  Perjalanan karir penyanyi-penyanyi papan atas tempo doeloe, bukan dibesarkan dengan cara instant, melainkan dengan melalui perjalanan panjang, tahapan  yang sangat sulit, ketat dan obyektif sehingga mereka menjadi mapan dengan profesi kemusikannya dan sangat populer, itulah musisi legandaris yang diingat oleh penggemarnya sepanjang masa, demikian halnya seorang pemimpin. Tidak dikarbit dan tidak pula diorbit, karena kedua model calon pemimpin itu masak sebelum waktunya. Sehingga diperlukan calon pemimpin yang memiliki pandangan visioner dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya aspek agama mantap tidak diragukan oleh masyarakat, aspek pembangunan memiliki program yang jelas, aspek pendidikan, aspek lapangan kerja, sudah terencana apa yang akan dibuka agar masyarakat memiliki pekerjaan, semua ini sudah disiapkan sehingga didalam memimpin daerah tidak lagi program yang di luar APBD. Maka dengan konsekwensi logis perubahan itu  tidak saja perubahan pembangunan sebagai prioritas, melainkan juga perubahan sumber daya manusia, perubahan karakter, perubahan kultur dan sebagainya. Perubahan sebuah janji yang harus ditunaikan, bukan sekedar janji, tapi sifatnya faktual, apabila bisa dilakukan yakin saja bahwa andalah pemimpin yang akan tercatat dalam lembaran sejarah daerah yang akan diingat oleh masyrakat sepanjang jaman, tidak akan basi dan ditelan zaman. Sehingga janji itu tidak hanya dipajang seperti buah-buahan di supermarket.

Wallahu Alambisyawab.